Edi Suryana
Senin, 18 Mei 2026 | 20:27 WIB
BANDUNG,(RI),-Disperindagin Kabupaten Bandung punya wewenang langsung untuk menangani kasus penyalahgunaan BBM subsidi oleh industri. kewenangannya Disperindagin Kabupaten/Bandung.Berdasarkan Perda dan Permendag.
Ditempat terpisah.Edi Sutiyo Ketua Simpe-Nasional (Solidaritas Insan Media dan Penulis) Saat dihubungi melalui sambungan telepon WhatsApp perihal kasus dugaan penyalahgunaan solar BBM subsidi oleh sejumlah industri.Senen,(18/05/2026) Berpendapat.
"Mengacu kepada Perbup Kab.Bandung No.118 Tahun 2021 tentang Tugas,fungsi,dan tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
Disperindagin Kabupaten/Kota punya tugas.Pengawasan distribusi BBM bersubsidi di wilayahnya,khususnya buat sektor UMKM, pertanian, nelayan, dan transportasi umum,dapat menerima laporan serta menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan BBM subsidi."tandasnya.
Edi Sutiyo.Disperindagin bisa melakukan sidak gabungan bareng pihak berwenang dan BPH Migas ke SPBU dan industri yang dicurigai,dan merekomendasikan sanksi administratif ke Pertamina dan BPH Migas kalau terbukti ada pelanggaran.
Bisa melakukan pencabutan QR code, pencabutan izin usaha, blacklist dari sistem subsidi tepat,mengatur alokasi kuota BBM subsidi buat sektor yang berhak di tingkat kabupaten.
Dampak ke masyarakat miskin.Kalau industri nakal pakai solar subsidi,kuota kabupaten jebol,kuota solar subsidi per daerah itu tetap.
Kalau Industri nyedot 1000-5000 liter/hari bikin jatah masyarakat miskin yang berhak,habis lebih cepat.
Imbuhnya.Kelangkaan lokal SPBU sering solar kosong padahal kuota belum habis secara nasional,harga naik pas langka,pengecer jual Rp 1.000-15.000/liter, masyarakat miskin yang nggak punya akses SPBU kena imbasnya.
Sehingga subsidi nggak tepat sasaran,uang negara yang harusnya bantu daya beli warga miskin malah dinikmati industri yang seharusnya pakai
solar non-subsid jenis industri/dexlite.***
TIM-RI
