EPI SAEPULOH
Minggu, 31 Mei 2026 | 23:06 WIB
Bandung,(RI) - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, menegaskan komitmen legislatif untuk mengawal ketat dua program primadona dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini, yakni Sekolah Maung dan subsidi sekolah swasta gratis.
Langkah ini diambil guna memastikan intervensi anggaran pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat prasejahtera tanpa hambatan birokrasi.
Iwan memberikan peringatan keras kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat agar skema bantuan ini tidak sekadar manis di atas kertas, namun terkendala saat eksekusi pencairan dana.dilansir dari suara.com Senen,(01/06/2026).
Program sekolah swasta gratis dihadirkan sebagai solusi atas terbatasnya kuota sekolah negeri di Jawa Barat. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Jabar, daya tampung SMA/SMK Negeri hanya mencapai 363.067 kursi, sementara kapasitas sekolah swasta jauh lebih besar yakni 546.116 kursi.
Iwan Suryawan meminta jaminan agar proses pencairan subsidi ke sekolah swasta mitra berjalan lancar. Ia tidak ingin keterlambatan administrasi di tingkat pemerintah justru membebani orang tua murid.
"Kami akan melototi jalannya program sekolah swasta gratis ini untuk warga kurang mampu. Jangan sampai ada cerita anak miskin ditagih bayaran oleh sekolah swasta karena uang subsidi dari pemerintah daerah telat cair. Ini yang harus kita jaga bersama," tegas Iwan Suryawan Minggu (31/5/2026).
Iwan menilai langkah yang diambil Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebetulnya sudah bagus untuk mengatasi kekurangan bangku sekolah negeri. Namun, program yang bagus bisa saja gagal di lapangan kalau tidak diawasi dengan ketat oleh DPRD.
Salah satu program yang sedang jadi pusat perhatian adalah jalur Sekolah Maung (Sekolah Manusia Unggul). Program buatan pemerintah ini fokus pada pendidikan karakter dan kedisiplinan, yang dimasukkan ke beberapa SMA dan SMK negeri pilihan.
Menurut data Dinas Pendidikan Jawa Barat, jalur khusus Sekolah Maung ini menyediakan kuota sebanyak 21.000 bangku. Program ini bisa jadi pilihan bagus buat anak-anak yang ingin dapat pendidikan karakter yang kuat.
Tapi, kuota 21.000 itu tentu belum cukup menampung semua anak. Karena bangku sekolah negeri cuma ada 363.067, sisa anak yang tidak diterima terpaksa dialihkan ke sekolah swasta yang punya kapasitas 546.116 bangku.
Biar orang tua tidak pusing memikirkan biaya, pemerintah membuat program sekolah swasta gratis. Program ini diberikan khusus untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu yang terlempar dari jalur zonasi sekolah negeri.
Iwan Suryawan mendukung penuh ide sekolah swasta gratis ini, tapi dia memberi peringatan keras. Dia minta proses pencairan uang bantuan dari pemerintah ke sekolah swasta mitra jangan sampai telat atau ribet.
Sebab, kalau uang bantuan dari pemerintah pusat atau daerah terlambat turun, sekolah swasta akan kesulitan membiayai operasional mereka sehari-hari di awal tahun ajaran.
"Jangan sampai ada cerita anak miskin ditagih bayaran oleh sekolah swasta karena uang subsidi dari pemerintah daerah telat cair. Ini yang harus kita jaga bersama," kata politisi dari PKS tersebut.
Iwan menambahkan, sekolah swasta punya peran yang sangat besar untuk menampung anak-anak yang tidak masuk negeri. Oleh karena itu, kerja sama antara pemerintah dan sekolah swasta harus didasari rasa saling percaya dan jujur soal keuangan.
DPRD Jabar akan terus meminta pemerintah provinsi memastikan bahwa anggaran daerah untuk program ini sudah siap dan aman.
Pembagian bantuan ke sekolah-sekolah swasta mitra juga akan dipantau setiap bulan oleh komisi yang membidangi pendidikan.
Bagi Iwan, menggratiskan biaya sekolah swasta untuk keluarga miskin bisa mengurangi perbedaan kualitas antarsekolah. Langkah ini juga jadi jawaban nyata untuk meringankan beban dompet orang tua murid yang selalu pusing setiap tahun ajaran baru tiba.
Di sisi lain, anggota dewan dari daerah pemilihan Kota Bogor ini juga memberi catatan soal Sekolah Maung.
Jalur baru ini harus berjalan dengan adil dan bersih, tidak boleh ada titipan dari orang-orang penting.
"Jalur Sekolah Maung juga harus transparan. Jangan sampai jalur khusus ini malah jadi eksklusif dan susah dimasuki oleh anak-anak yang sebenarnya lebih butuh," tutur Iwan mengingatkan.
Agar program sekolah gratis untuk warga miskin ini tidak diselewengkan, Iwan menegaskan DPRD Jabar akan membuka posko pengaduan. Pengawasan ini akan dilakukan terus-menerus sampai semua murid baru benar-benar masuk kelas dan belajar dengan tenang***
